KAPUAS RAYA, SOKSIMEDIA — Pelaksanaan proyek Listrik Desa (Lisdes) di wilayah Kapuas Raya tengah disorot menyusul mencuatnya dugaan skandal yang melibatkan pengaturan anggaran dan lobi-lobi jabatan. Isu ini menyeret seorang figur yang kerap disebut sebagai “Duta Listrik” berinisial E.
Berdasarkan informasi yang beredar, E diduga melakukan sejumlah manuver untuk mendapatkan akses terhadap data-data strategis dan menggeser pos anggaran proyek kelistrikan. Untuk memuluskan aksi tersebut, disinyalir terdapat aliran dana yang masuk ke lingkungan instansi Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (UP2K) di wilayah terkait.
Dalam melancarkan lobi-lobinya, E dikabarkan kerap membawa-bawa nama pejabat di tingkat pusat. E disebut-sebut mengaku memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan tertinggi di kementerian terkait. Klaim ini diduga kuat digunakan sebagai alat tawar (bargaining power) untuk meyakinkan pihak-pihak di daerah agar memuluskan agendanya.
Menurut penuturan salah seorang perwakilan vendor lokal yang enggan disebutkan identitasnya, oknum E diduga menggunakan posisinya untuk menekan pihak vendor dengan narasi dapat memfasilitasi dan mempercepat pengerjaan proyek di lapangan.
Indikasi ini semakin menjadi perbincangan publik menyusul beredarnya tangkapan layar (screenshot) percakapan pesan singkat yang diduga melibatkan E dengan salah satu pihak vendor. Dalam screenshot tersebut, E disinyalir mengirimkan foto salah satu staf instansi kelistrikan berinisial RS.
Pesan yang menyertai foto tersebut memunculkan spekulasi liar. Kepada vendor, oknum tersebut diduga memberikan kesan bahwa RS berada di bawah kendalinya. Hal ini dibuktikan dengan narasi percakapan yang secara gamblang mengisyaratkan, “Kita suruh apa saja dia (RS) ikut, yang penting cuan.”
Isi percakapan ini memperkuat asumsi di tengah masyarakat terkait dugaan adanya praktik lobi-lobi di luar prosedur resmi. Tersematnya kalimat “yang penting cuan” mengindikasikan bahwa manuver pengaturan posisi dan anggaran tersebut sangat mungkin didorong oleh motif keuntungan finansial sepihak.
Muncul kekhawatiran bahwa aliran dana dari pihak tertentu berpotensi dikondisikan untuk melancarkan proyek tersebut. Keterlibatan vendor lokal dalam obrolan tersebut juga menjadi indikasi kuat bagaimana lobi jabatan ini dimainkan di level akar rumput.
Hingga berita ini diturunkan, status informasi masih berupa dugaan kuat yang didasarkan pada beredarnya tangkapan layar obrolan serta kesaksian di lapangan. Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi, namun belum ada pernyataan dan klarifikasi resmi, baik dari pihak E, staf berinisial RS, maupun perwakilan manajemen instansi kelistrikan terkait mengenai isu aliran dana dan lobi jabatan ini.
Diharapkan pihak berwenang serta pengawas internal institusi terkait dapat segera menelusuri dan memberikan transparansi kepada publik, agar tata kelola proyek kelistrikan desa dapat berjalan bersih, profesional, dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat luas. (***)