Kabupaten Bekasi, SOKSIMEDIA |
Polemik serius menyelimuti Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara resmi mengungkap dugaan tidak transparannya pengelolaan Dana Desa atau pembungkaman Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Kepala Desa Sindangmulya.
Melalui dua surat resmi yang telah dilayangkan 30 Maret 2026 dan 16 April 2026 BPD meminta sejumlah dokumen penting.
Seharusnya dokumen tersebut tanpa diminta oleh pihak BPD wajib diberikan, karena dokumen tersebut merupakan yang wajib diketahui oleh pihak BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintahan desa yang telah diatur dalam Pasal 46 dan 47 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
Ketua BPD Sindangmulya Lili Suheri menilai, transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Ketika permintaan resmi lembaga pengawas desa diabaikan maka patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan, Rabu (22/4/2026).
“Permintaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan BPD yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,” ungkap Lili Suheri selaku Ketua BPD Sindangmulya.
Disisi lain, LBH Arjuna menyoroti sikap Pemdes Sindangmulya tersebut sebagai indikasi serius adanya penghambatan fungsi pengawasan.
“Ini bukan sekedar keterlambatan administrasi, ini sudah masuk dugaan penutupan informasi publik dan mengarah pada penyimpangan anggaran,” tegas Direktur LBH Arjuna, Zuli Zulkipli, S.H.
LBH Arjuna memastikan dan mendorong agar segera membawa persoalan ini ke level berikutnya. Laporan resmi wajib disampaikan ke Inspektorat hingga aparat penegak hukum (Kejaksaan).
Jika terbukti terdapat penyimpangan, kasus ini berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dana desa.Kasus serupa kemungkinan bakal terjadi di setiap desa di Kabupaten Bekasi.
Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini, apakah Kepala Desa Sindangmulya akan membuka data dan memberikan salinannya, atau justru akan naik kemeja hijau? Tujuh hari kerja adalah tenggang waktu yang diberikan oleh BPD kepada Kepala Desa Sindangmulya beserta jajarannya di Pemdes Sindangmulya.