MERAUKE, SOKSIMEDIA.COM – Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora, Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si., menerima kunjungan audiensi Staf Khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dr. Lenis Kogoya, di Ruang Transit Makodam XXIV/Mandala Trikora, Merauke, Papua Selatan, Selasa (03/03/2026).
Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat sinergi dan koordinasi antara Kodam XXIV/Mandala Trikora dengan Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam XXIV/Mandala Trikora menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XXIV/Mandala Trikora, untuk terus bersinergi dengan seluruh komponen pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung program-program strategis nasional di Papua.
Sementara itu, Dr. Lenis Kogoya menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah dilaksanakan Kodam XXIV/Mandala Trikora dalam menjaga stabilitas keamanan serta membantu masyarakat melalui kegiatan teritorial dan pembinaan wilayah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Kegiatan audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas antara Kodam XXIV/Mandala Trikora dan Kementerian Pertahanan RI.
Sorotan Eksklusif: Pernyataan Dr. Lenis Kogoya Soal Dinamika Sosial dan Pendidikan di Papua
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Lenis Kogoya menyampaikan pandangannya terkait dinamika sosial yang terjadi di Papua, termasuk tantangan dan peluang dalam pembangunan sumber daya manusia.
”Yang saya ini dipandang sebagian orang Papua itu dianggap saya ini musuh,” ujarnya mengawali pernyataan.
Sejarah Deklarasi dan Aspirasi Masyarakat
Dr. Lenis menceritakan pengalamannya saat memimpin deklarasi di Wamena pada 1 Juni, yang ia sebut sebagai “Deklarasi Papua Damai”. Menurutnya, sebelum deklarasi, ia sempat dihadang aksi demonstrasi. Ia bersikeras agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapannya.
”Jam 9 pas kami sudah langsung musyawarah. Baru kita voting. Pilih O atau M, ini ngeri. Karena tolak OTSUS, tolak berarti mau merdeka atau OTSUS, kan begitu ceritanya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa hasil voting masyarakat saat itu menginginkan OTSUS jilid II, yang kemudian langsung dikirimkan ke DPR RI dan Istana Wapres untuk ditindaklanjuti hingga pengesahan provinsi baru.
Dr. Lenis juga menyinggung program-program nasional seperti Badan Gizi Nasional dan Program Holistik Integrasi yang ia nilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
”Badan Gizi Nasional saya mulai sosialisasi dari Jakarta langsung ke Timika, Timika ke Nabire, Nabire ke Papua dan kemudian Wamena. Sebelum saya turun di Wamena, demo lagi. Badan Gizi Nasional tidak boleh bawa ke sini. Tapi begitu saya turun di Wamena, mereka lari kocar-kacir semua,” jelasnya.
Ia mengakui masih ada penolakan dan isu negatif yang beredar di masyarakat, termasuk tuduhan genosida dan racun dalam makanan. Namun ia menegaskan bahwa program-program tersebut justru bertujuan membawa kebaikan.
Menurut Dr. Lenis, pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di Papua. Ia mengusulkan pembangunan sekolah berasrama yang dilengkapi fasilitas olahraga, termasuk sekolah bola, untuk mengembangkan bakat generasi muda.
”Pemerintah pusat sudah menyediakan sekolah fasilitas semua. Perhatikan pemerintah daerah siapkan untuk asrama. Saya di Jakarta sudah bikin namanya sekolah bola Lentera Timur Harapan Bangsa Papua,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan lembaga adat dalam hal pengadaan lahan. “Nah sekarang Bapak Yunus ini yang sudah benar. Sudah koordinasi dengan Lembaga Adat. Nanti Lembaga Adat siapkan lahan di mana koordinasi. Setelah koordinasi, baru lahannya disiapkan, kemudian kirim pemerintah, dinas, sama-sama, baru bikin pelepasan, baru kasih bangun pemerintahan. Selesai. Gak ada yang ribut, gak ada yang marah, gak ada yang tolak,” tegasnya.
Dr. Lenis juga mengkritik praktik rekrutmen siswa yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu.
”Kenapa selama ini rekrut siswa namanya sekolah adik dan adem, atau IPD dan sebagainya. Kenapa titip titip titip. Masa titip. Pejabat-pejabat pun datang mau punya duit aja. Titip titip titip habis. Akhirnya anak-anaknya jatuh, anak-anaknya jadi janda, anak-anaknya kecil, tidak punya pendidik, orang tua tidak mampu,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Ia mendorong agar kesempatan pendidikan diberikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, yatim piatu, dan mereka yang berada di garis kemiskinan.
”Sekarang kita butuhkan orang yang di keluarga yang tidak mampu. Anak yatim piatu, garis kemiskinan, mari masuk. Rakyat kita di gunung-gunung itu lagi sedang menangis. Diambil, diseleksi bawa ke kota di sini, kasih masuk dia,” pungkasnya.
Dr. Lenis Kogoya menegaskan bahwa visi negara khusus di Papua adalah untuk kebaikan, bukan untuk meracun atau mengajarkan hal-hal buruk.
”Yang datangkan kebaikan cuma kita orang Papua memberikan pemahaman, sosialisasi, program-program yang baik. Tidak pernah memberikan kepada mereka,” ujarnya menutup pernyataan.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tanah Papua.
(Red)