Besarnya Kekhawatiran dan Keperihatinan Bersama Tuk Kelanjutan Rakyat Kota Bekasi Yang Terverifikasi Oleh Sebuah Program BerNama Sistem PPDB Sekolah,,, Faktanya Jelas Terlihat Pada Beberapa Agenda Aksi Demo (Unras) Rakyat Kota Bekasi Yang Menjadi Korban Sebuah Nama Sistem Bernama PPDB.
“Hemat Kami, Fenomena Ini Terjadi Setiap Tahunnya dan Terlihat Selalu Saja Ada Penolakan Rakyat Atas Pelaksanaan PPDB Sokolah, Diduga Menjadi Sebuah Keterancaman Suramnya Masa Depan Para Generasi Penerus Anak Bangsa”
Ribuan murid hari ini yang belum dapet kepastian dimana mereka harus bersekolah dan dicarikan solusinya mungkin sebagian bisa masuk ke sekolah negeri dan sebagian bisa masuk ke sekolah swasta,dan untuk yang tidak mampu wajib digratiskan, artinya kalau kuota itu sudah terlalau padat selama sekolah itu tidak jauh dari rumah dan gratis kenapa tidak.
Dikarenakan ribuan siswa di Kota Bekasi tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, sejumlah massa turun ke jalan dan memprotes Pj Wali Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan (17/7). Pasalnya mereka tidak memiliki kepastian dari Pemkot Bekasi tentang masa depan nasib anak-anaknya yang notabene akan menjadi generasi penerus anak bangsa.
Pemkot Bekasi sepatutnya dapat memberikan solusi dalam mengakomodir keinginan siswa lulusan SD ke SMP Negeri dan siswa lulusan SMP Negeri ke SMA/SMK Negeri.
Tanggapan dan komentar keras pun berdatangan dari para Aktifis yang salah satunya dikenal sangat keritis dalam membangun Citra Dunia Pendidikan yang akan mencetuskan Lahirnya Generasi-generasi Penerus Bangsa, Marjudddin Nazwar Selaku Ketua Umum DPP LSM BERKORDINASI (Pemberantasan Korupsi, Judi, Narkoba & Sindikat Mafia Hukum)
“Kami para aktifis yang tergabung dalam Lembaga Berkordinasi dengan adanya pelaksanaan PPDB telah melakukan Pengawasan Melekat terhadap beberapa sekolah dan akhirnya kami pun turut mendesak Plt. Walikota Bekasi segera mensupervisi Dinas Pendidikan Kota Bekasi berserta jajaran dan beberapa sekolah yang patut diduga dengan sengaja mengkangkangi janji dalam fakta integritas yang telah ditandatangani para panitia PPDB”
Sama-sama kita ketahui PPDB Kota Bekasi saat ini lagi carut marut, Namun setelah kami melakukan monitoring ke beberapa SMP negeri, kami menemukan beberapa siswa yang ditahan karena dijanjikan oleh anggota dewan untuk bisa masuk sekolah negeri.
”Di dewan pun sebenarnya ada spare yang di berikan, di Permendikbud itu kan 32 (jumlah rombel), di Kota Bekasi ada kebiasaan titip menitip, kita masih kasih spare 8, sehingga di tahun ini ketemu di angka 40.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyampaikan Kepedulian masyarakat dan kepedulian Pemerintah melihat temen-temen yang ada di swasta harus ada porsi lebih.
Karena biar bagaimana pun pendidikan di Kota Bekasi menjadi tangung jawab bersama, dalam waktu dekat faizal memohon untuk Pj Wali Kota Bekasi melalui dinas terkait yaitu Disdik begitu juga dengan Sekda bisa duduk bareng dengan semua stakeholder yang ada.
Faktanya, setiap tahun jumlah lulusan SD negeri dan swasta tetap berkisar di angka 44.562 lulusan. Sementara daya tampung SMP Negeri hanya 13.600 di tahun 2024 ini.
Sementara daya tampung SMP swasta juga tidak berubah, yakni berkisar 21 ribu. Jika dijumlah, maka daya tampung smp negeri dan swasta hanya 34.600 calon siswa.
Lantas hendak dikemanakan 9.962 anak lulusan SD tahun 2024 ini? Maka dari hal tersebut. Ujarnya (RED))
BID.KOMINFO_SOKSI…..!!!