Jakarta – SOKSIMEDIA.com
Pelaksanaan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan segala kekurangannya lebih demokratis dan menghargai hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Demikian paparan Ali Wongso pada Dialog Nasional DPP KNPI “Muda Berpolitik 2024”, di Jakarta (16/1/2023).
Perdebatan publik tentang sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilu Legislatif yang mencuat seiring uji materi terhadap Pasal 166 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 oleh pihak tertentu di Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini telah menjadi diskursus nasional yang marak dibahas oleh hampir semua lapisan masyarakat.
Terlebih lagi sesudah delapan Partai Politik menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. Sikap ini kemudian disusul oleh Prof. Dr.Yusril, pakar hukum tata negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) pada acara Rakornas PBB baru-baru ini menerangkan “penggunaan sistem proposional tertutup jauh lebih bermanfaat daripada sistem proposional terbuka. Sebab jika tertutup, Yusril menyebut masyarakat akan memiliki anggota DPR RI yang lebih baik dari sekarang, karena siapapun bisa menjadi anggota DPR meskipun tak punya uang banyak”. Lebih dari itu, Ketum PBB itu menyatakan “akan datang ke MK untuk menjadi pihak terkait dalam gugatan uji materi UU Pemilu itu.”
Menyikapi perdebatan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ir. Ali Wongso dengan tetap menghormati perbedaan pendapat dan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pro.Dr.Yusril, mengingatkan semua pihak termasuk para pakar hukum dan politik serta kepada yang mulia para Hakim Konstitusi MK tanpa bermaksud membatasi kemerdekaannya sesuai Undang-Undang, hendaknya ekstra hati-hati dan diharapkan berpikir rasional kritis serta komprehensif. Setiap pilihan sistem memang memiliki plus dan minusnya masing-masing. Namun menyangkut sistem proporsional terbuka sebagai mana kita gunakan selama ini, “hendaknya kita mengidentifikasi apa masalah sesungguhnya, bagaimana pemecahannya secara efektif dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan kemajuan bangsa negara kedepan” papar Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar itu.
Kita tidak tutup mata terhadap ekses yang terjadi di tengah masyarakat sehingga mengakibatkan maraknya ‘money politics’ sehingga memunculkan joke ‘nomor piro, wani piro’ atau NPWP. Demikian pula dengan munculnya kanibalisme politik dimana terjadi ‘perang’ dan saling bantai diantara rekan sesama partai, kata Ali Wongso. Bahkan, ditengarai politik uang ini menyasar ke pihak penyelenggara Pemilu dan yang paling miris menyasar ke Bawaslu dan Panwaslu yang semestinya mengawasi jalannya suatu proses pemilu yang jujur adil, bebas dan rahasia, lanjut Ketua Umum Depinas SOKSI ini.
Menyikapi kondisi seperti itu, dan dalam rangka mewujudkan proses demokrasi yang lebih berkualitas, kita harus mampu menghadirkan penyelenggara pemilu yang sungguh mumpuni, dan karenanya perlu lebih meningkatkan monitoring terhadap proses dan mekanisme seleksi para penyelenggara pemilu, meningkatkan pengawasan terhadap kerja dan kinerja para penyelenggara. Seiring dengan itu menggalakkan pendidikan dan pencerdasan politik rakyat, serta meningkatkan saluran politik bagi figur calon yang berorientasi program, bukan semata kemampuan finansial, pungkas Ali Wongso.
(RED.BID.KOMINFO.SOKSI)