JAKARTA, SOKSIMEDIA – Aktivitas ilegal perdagangan BBM subsidi di kawasan Cikiwul, Bantar Gebang, kembali menjadi sorotan setelah pengamat hukum M. Nazwar menuding adanya kelambanan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (APH). Nazwar menyatakan bahwa Polri dinilai telah mengabaikan kepercayaan masyarakat, dengan tidak menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, termasuk melalui media.
“Ini bukti adanya persekongkolan jahat. Kami tidak akan diam. Dalam waktu dekat, kami bersama lembaga eksekutif lainnya akan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan langsung kepada Kapolri,” tegas Nazwar dalam keterangannya kepada media, Sabtu (28/06/2025).
Nazwar menegaskan bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung lama, menimbulkan kerugian finansial negara yang tidak sedikit. “Berapa keuntungan yang diraup pelaku usaha ilegal, dan berapa besar kerugian negara? BBM subsidi seharusnya tepat sasaran, tetapi faktanya masih banyak yang bermain,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa praktik tersebut jelas melanggar aturan hukum dan regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). “Jika dibiarkan, ini akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan energi nasional,” tambahnya.
Pihaknya menuding pihak APH Dinilai Tidak Tegas, Perlunya Tindakan Konkret, Nazwar menyayangkan sikap APH setempat yang dinilai tidak memiliki ketegasan dalam menangani kasus ini. “APH sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena itu, langkah hukum tegas harus segera diambil,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia BBM subsidi. “Pemerintah sudah berjanji membersihkan praktik mafia, tetapi hingga kini masih beroperasi dengan lancar. Apakah ini sudah sesuai aturan, atau program presiden hanya dijadikan tameng?” tanyanya.
Lanjutnya, “Pemilik usaha berinisial SHM, banyak yang menyebut nama lokasi usahanya itu Texas”,Jelasnya
Nazwar berharap semua pihak, terutama APH, dapat bertindak tegas tanpa toleransi terhadap pelanggaran hukum. “Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi keuangan negara. Penegakan hukum yang konsisten akan membawa perubahan positif,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polri atau instansi terkait mengenai tudingan tersebut. Namun, kasus ini semakin menguatkan kritik publik terhadap lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi di Indonesia.
(Tim/Red)