JAKARTA – SOKSIMEDIA.COM
Jakarta 30-05-2023 : Media kembali meminta pendapat Wakabid PTUN & Yudisial Review DEP LKBH SOKSI, Mukmin, S.H.
Bagaimana menurut Bang Mukmin tentang adanya isu sistem proporsional tertutup yang akan kembali diterapkan untuk mengganti proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi ?
Pendapat saya, proses peradilan yang dilakukan oleh MK, harus kita hargai bersama, demikianpun dengan hasilnya nanti, karena penghargaan tersebut merupakan suatu kecintaan kita pada negara kita yang bersistem dan berdasarkan hukum, dan hukumlah yang berdaulat, bukan kekuasaan belaka, jawab Mukmin.
Kemudian Mukmin menyampaikan kritisinya, “namun, jangan sampai MK membuat suatu keputusan yang mundur, sebab demokrasi yang berlaku saat ini sudah maju, demokrasi Indonesia membutuhkan transparansi atau keterbukaan, dalam segala hal, termasuk dalam menentukan suatu pilihan, kompetisi dalam pesta Demokrasi di Pemilu 2024 harus terus dilakukan secara serba terbuka atau buka-bukaan, jangan gelap-gelapan.
Mukmin melanjutkan, apabila MK kembali kepada sistem proporsional tertutup, seperti yang pernah dipakai sebelum era reformasi, maka kondisi ini akan sangat ironis sekali, dan MK akan menyumbangkan suatu budaya buruk dalam kehidupan berdemokrasi dalam fase selama 5 tahun kedepan atau bahkan lebih, jadi harus hati-hati, jangan bermain-main dengan hal ini, implikasinya akan sangat besar.
Silang pendapat dalam proses demokrasi adalah suatu hal biasa, namun silang pendapat pada sesuatu hal yang menyentuh pada hakekat demokrasi adalah suatu hal yang sangat serius.
Mukmin menyampaikan memberlakukan sistem proporsional tertutup adalah suatu kemunduran demokrasi, sebab partai politik yang akan menentukan kader-kadernya bukan Rakyat Indonesia secara langsung dalam Pemilihan Legislatif, artinya kedaulatan untuk menentukan pilihannya bukan lagi diserahkan kepada Rakyat secara langsung, akan tetapi kepada partai politik.
Sistem Pemilihan kita saat ini sudah menerapkan sistem pemilihan langsung, dimana rakyat dapat melihat dan menusuk calon-calon wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif, rakyatlah yang dapat menilai dan mengukur wakil-wakilnya yang kredibel, silahkan partai politik mempersembahkan kader-kadernya, tapi biarlah rakyat yang menentukan pilihannya secara langsung melalui proses pemilihan proporsional terbuka, kemudian Mukmin menyampaikan saya yakin Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen dan masih mencintai proses demokrasi keterbukaan yang sedang berlangsung ini dengan menerapkan sistem proporsional terbuka untuk menghindari tumbuh suburnya virus-virus oligarki, susul Mukmin, S.H. Wakabid PTUN & Yudisial Review DEP LKBH SOKSI. (*)
BID.KOMINFO_SOKSI