Bangli – SoksiMedia | Proyek rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp137,3 miliar yang meliputi kawasan Subak Tampuagan di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, kembali menjadi sorotan setelah ditemukan berbagai ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Pemenang proyek PT Hutama Karya serta pihak pengelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan yang diajukan oleh DPRD dan masyarakat.
Proyek yang merupakan bagian dari paket Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (DI) Wilayah BWS Bali Penida Tahun Anggaran 2025 ini mencakup beberapa kabupaten di Bali, yaitu Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Klungkung, dengan total luas layanan mencapai 3.128,85 hektare lahan persawahan. Namun, khusus di Subak Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, ditemukan bahwa pengerjaan hanya dilakukan secara parsial dan tidak menyentuh titik-titik yang menjadi prioritas bagi petani.
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Sabtu (9/5/2026), menyampaikan bahwa proyek seharusnya dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir untuk memastikan aliran air dapat sampai ke seluruh areal persawahan. “Proyek irigasi mestinya dikerjakan dari bagian hulu yang menjadi sumber air, kemudian ke bagian tengah, hingga ke hilir yang menjadi daerah penerima manfaat. Jika hanya sebagian yang diperbaiki, maka manfaatnya tidak akan terasa secara maksimal,” jelasnya.
Menurut Suastika, alasan lokasi yang sulit dijangkau atau medan yang berat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan bagian penting dari proyek. “Biaya untuk transportasi material dan operasional lapangan sudah termasuk dalam perhitungan anggaran proyek. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh,” tambahnya.
Keluhan juga datang dari perwakilan Subak Tampuagan, Tempek Tabunan, yang menyatakan bahwa beberapa titik yang menjadi prioritas seperti terowongan dan bendungan kecil yang mengalami kerusakan tidak mendapatkan perhatian. Sebaliknya, saluran kecil yang hanya mengairi sepetak sawah di bagian hilir justru diperkuat dengan senderan beton permanen. “Kami berharap proyek ini dapat membantu mengatasi kekurangan air, namun kenyataannya titik yang paling membutuhkan justru tidak diperbaiki,” ujar perwakilan petani, I Ketut Tempek.
Ia menambahkan bahwa kondisi terowongan yang rusak menyebabkan aliran air tidak dapat mencapai lahan persawahan di bagian belakang yang lebih luas. “Terowongan tersebut merupakan jalur utama untuk mengalirkan air dari sumber utama ke areal persawahan. Karena kerusakan di beberapa bagian, air hanya bisa sampai di area depan, sementara lahan di belakang masih kekurangan pasokan air,” jelasnya.
Selain masalah cakupan pekerjaan, kualitas konstruksi juga menjadi pertanyaan. Beberapa bagian dinding saluran yang dibuat dari beton tampak tidak rata dan terkesan tidak sesuai dengan standar konstruksi. “Beton yang digunakan terlihat tidak merata dan ada bagian yang tampak mudah rusak. Padahal, seharusnya konstruksi ini dibuat untuk bertahan dalam waktu lama,” ucap salah satu anggota tim pengawas dari DPRD Bangli, I Made Sukada.
Saat ditemui di lokasi, mandor yang bertanggung jawab atas pekerjaan di lapangan hanya menyebutkan bahwa dirinya bekerja atas nama pihak yang disingkat APS, namun tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja resmi dari PT Hutama Karya. Ia juga tidak dapat menjelaskan secara jelas mengapa pekerjaan hanya dilakukan pada sebagian titik dan tidak sesuai dengan rencana awal. “Saya hanya mengerjakan apa yang diberikan oleh pihak atas,” ujarnya singkat.
Pihak BWS Bali Penida saat dikonfirmasi melalui telepon tidak dapat memberikan tanggapan yang jelas, hanya menyatakan bahwa sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Sementara itu, pihak PT Hutama Karya yang dihubungi melalui kantor pusat juga belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan yang muncul.
Diketahui, proyek ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp137.368.982.000 dan telah mulai dikerjakan sejak awal tahun 2025. Tujuan utama proyek adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memastikan pasokan air yang cukup bagi petani di seluruh wilayah layanan. Namun, dengan kondisi pelaksanaan yang tidak optimal, harapan tersebut terancam tidak tercapai.
Ketua DPRD Bangli mengimbau agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini. “Kami mengharapkan pihak pengelola dan pelaksana proyek dapat memberikan penjelasan serta langkah korektif agar proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat petani. Jika diperlukan, kami akan mengajukan rekomendasi untuk tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(RED)