Oleh: Ir. Ali Wongso Sinaga – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI
JAKARTA – BID.KOMINFO.SOKSI
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap hakim di Pengadilan Negeri Depok baru-baru ini mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kasus ini bukan peristiwa tunggal. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jakarta Selatan bersama sejumlah hakim PN Jakarta Pusat dan oknum pengacara sebagai tersangka dugaan korupsi yudisial terkait putusan lepas (ontslag) dalam fasilitas ekspor CPO.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengambil langkah strategis : meningkatkan kesejahteraan hakim melalui kenaikan gaji dan tunjangan mereka hingga 280 persen sebagai upaya pencegahan korupsi yudisial dan penguatan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Namun kenyataan menunjukkan, praktik korupsi yudisial tetap terjadi.
Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi yudisial masih terus terjadi bahkan mungkin di berbagai tingkat pengadilan,meski banyak hakim jujur dan bersih. Praktik ini bukan penyimpangan insidental, melainkan gejala sistemik. Apa yang terungkap hanyalah puncak gunung es.
Di bawah permukaan, transaksi pengaturan putusan melalui uang dan kekuasaan sering luput dari pengawasan, tersembunyi dalam jejaring aparat, makelar perkara, pihak berperkara, modal, dan kadang kekuasaan.
Korupsi Yudisial :
Ancaman Serius bagi Negara Hukum
Pasal 24 UUD 1945 memang menegaskan kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini tentu adalah pilar negara hukum. Sehingga kemerdekaan hakim bukan imunitas dari akuntabilitas. Ketika oknum aparat peradilan menerima suap, integritas personal dan legitimasi sistem hancur. Para hakim jujur pun turut menanggung citra buruk itu.
Korupsi eksekutif dan legislatif merusak kebijakan publik dan keuangan negara. Korupsi yudisial menghancurkan fondasi keadilan. Ketika pengadilan tidak dipercaya, rakyat kehilangan tempat terakhir mencari kebenaran. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa kandas di meja pengadilan. Negara hukum runtuh bukan karena aturan kurang, tetapi karena proses penegakan hukum yang terpengaruh kekuasaan dan uang.
Data satu dekade terakhir menunjukkan puluhan hakim diproses karena menerima suap untuk mengatur putusan, dengan nilai transaksi puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Itu hanya yang terungkap. Bagaimana yang tidak terungkap ? Publik hanya bisa menduga-duga. Karena itu, pemberantasan korupsi yudisial tidak cukup sekadar individu tetapi harus menyasar sistem, yang mendorong keenggana atau ketakutan para hakim terlibat melakukan tindak pidana korupsi yudisial.
OTT Penting, Tapi Tidak Cukup
OTT KPK dan Kejaksaan penting, tetapi tidak cukup dan terkesan reaktif dan kasus tertentu saja. OTT dilakukan setelah transaksi terjadi. Pertanyaannya : apakah penegak hukum akan terus menunggu transaksi berikutnya ? Pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR, dan OTT KPK-Kejaksaan terbukti belum memadai sebagai sistem yang efektif. Untuk mewujudkan komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi secara menyeluruh, diperlukan terobosan aplikabel dan efektif dengan memperluas peran serta masyarakat mengawasi melalui putusan hakim yang anomali.
Putusan Anomali sebagai Instrumen Deteksi Dini Dalam praktik pengambilan putusan hakim, penyimpangan sistemik kerap melibatkan mafia peradilan atau makelar perkara (markus) yang bekerja melalui relasi tersembunyi. Tetapi bagaimanapun putusan hakim pasti tunduk pada hukum kausalitas. Ia tidak lahir dari ruang hampa.
Karena itu, korupsi yudisial akan meninggalkan jejak dalam bentuk putusan anomali : putusan yang menyimpang secara sistemik, pertimbangan hukum yang tidak rasional, atau pola kemenangan yang tidak wajar.
Publik sering merasakan kejanggalan atau anomali dalam putusan hakim tertentu. Namun tanpa instrumen analisis yang sistemik, kejanggalan itu berhenti sebagai opini, bukan menjadi dasar penyelidikan untuk membongkar akar putusan anomali itu yaitu dugaan korupsi yudisial.
Dalam sistem modern, data putusan dapat dianalisis untuk memetakan risiko integritas.
Yang dimaksud dengan putusan anomali bukanlah perbedaan tafsir akademik. Independensi hakim adalah prinsip konstitusional yang harus dijaga. Namun independensi itu bukan imunitas tanpa integritas hakim sehingga dapat bebas mencederai kebenaran dan keadilan.
Indikator rasional putusan hakim yang anomali dapat dianalisis antara lain :
• Pertentangan mencolok dan pertimbangan tidak logis terhadap fakta persidangan
• Inkonsistensi dalam gugatan dan perkara sejenis
• Diskrepansi tajam dengan yurisprudensi tanpa argumentasi memadai
• Pola kemenangan tidak wajar bagi pihak tertentu
• Penyimpangan signifikan pada hakim atau pengadilan tertentu
Jika muncul secara sistemik, indikator ini dapat menjadi dasar awal penyelidikan dugaan korupsi yudisial oleh KPK dan Kejaksaan. Ini bukanlah kriminalisasi hakim, tetapi audit risiko integritas berbasis data yang obyektif. Independensi dan akuntabilitas harus seimbang.
Tekad Politik Presiden Prabowo dan Pendekatan Sistemik
Menjadikan putusan hakim yang anomali sebagai indikator awal penyelidikan oleh KPK dan atau Kejaksaan adalah selaras dengan tujuan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan hakim, serta merupakan implementasi kemauan politik Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi secara tegas dan efektif serta menyeluruh dengan pendekatan :
Menghormati independensi hakim : Analisis putusan difokuskan pada pola dan risiko sistemik, bukan pada penilaian diskresi hakim secara personal. Independensi hakim tetap terjaga namun bukan kewenangan tanpa batas melainkan harus berjalan seiring dengan integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum berkeadilan.
Memberikan indikator awal bagi KPK dan atau Kejaksaan, berbasis data putusan. Penyelidikan bersifat preventif dan strategis, tidak semata insidental dan reaktif melalui OTT.
3. Membangun arsitektur pengawasan berkelanjutan, memperkuat integritas aparat dan tata kelola peradilan
Strategi ini berfungsi sebagai early warning system, menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas. Meningkatkan dan memastikan resiko sangat tinggi bagi pelaku korupsi yudisial sehingga mampu mencegah terjadinya korupsi yudisial.
Peran Masyarakat dan Pengaduan Terstruktur
Partisipasi masyarakat adalah kunci. Agar efektif dan bertanggungjawab, pengaduan putusan hakim yang anomali oleh masyarakat haruslah disusun secara terstruktur antara lain :
1. Disampaikan melalui jalur resmi KPK atau Kejaksaan : secara langsung ke kantor layanan pengaduan masyarakat atau melalui kanal elektronik jika sudah ada.
2. Berbasis data dan argumentasi dengan mencantumkan : nomor perkara, pengadilan, nama hakim dan panitera, waktu putusan, dan uraian argumentatif dugaan kejanggalan atau penyimpangan sehingga putusan dinilai anomali.
3. Menjunjung asas praduga tak bersalah : Pengaduan adalah permintaan klarifikasi hukum, bukan vonis publik.
4. Dijamin perlindungan hukum bagi pelapor berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kerangka ini memastikan partisipasi masyarakat bertanggung jawab dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas tanpa mengganggu independensi peradilan.
Momentum Sejarah Mengakhiri Korupsi Yudisial
Kasus PN Depok, PN Jakarta Selatan, dan PN Jakarta Pusat harus menjadi titik balik. Jika praktik ini dibiarkan, hukum menjadi alat tawar-menawar. Sinergi KPK, Kejaksaan, MA, KY, PPATK, dan Polri harus diperkuat untuk membangun sistem pengawasan yang efektif.
Mengutip teori politik Lord Acton : “kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan absolut korupsi secara absolut”. Pengawasan terhadap seluruh cabang kekuasaan mesti dilakukan , termasuk yudikatif, bukanlah tabu tetapi keharusan. Justru di sanalah pertaruhan terakhir negara hukum berada.
Menjadikan putusan anomali sebagai dasar penyelidikan dugaan korupsi yudisial adalah langkah strategis, sah secara hukum, dan selaras kepentingan nasional untuk menegakkan Indonesia sebagai negara hukum.
Dalam negara hukum bahwa pegakan hukum tidak boleh tunduk pada uang dan kekuasaan. Hukum yang bisa dinegosiasikan akan menghancurkan keadilan. Membiarkan kehancuran keadilan adalah sama dengan membiarkan kehancuran negara bangsa.
Karena itu, reformasi pengawasan kekuasaan berbasis integritas bukan pilihan, melainkan keharusan sejarah. Masa depan Indonesia Emas 2045 hanya dapat dibangun di atas hukum yang bersih, adil, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
Kesimpulan
Menjadikan putusan hakim yang anomali sebagai dasar penyelidikan dugaan korupsi yudisial adalah langkah terobosan strategis dan sah secara hukum. Pendekatan ini :
• Menjaga independensi hakim namun tetap akuntabel untuk menjaga integritas.
• Memberi instrumen preventif bagi KPK dan Kejaksaan
• Mengaktifkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab
• Menjamin perlindungan hukum bagi pelapor
Dengan strategi ini, keadilan tidak bisa lagi hanya slogan, melainkan mekanisme nyata yang menjaga integritas hukum, membangun arsitektur anti-korupsi yudisial berkelanjutan, dan sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo : Asta Cita untuk mengakhiri paradoks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis:
Ir. Ali Wongso Sinaga – Ketua Umum SOKSI Periode 2017–2022 & 2022–2027; Ketua DPP Partai Golkar Periode 2004–2017; Anggota DPR RI Periode 2009–2014