BOGOR, SOKSIMEDIA – Kasus dugaan korupsi dan manipulasi anggaran bahan bakar minyak (BBM) serta upah pekerja Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor semakin viral di media online. Namun, hingga kini, baik mantan Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan maupun pihak internal DPUPR masih enggan memberikan klarifikasi, memicu pertanyaan publik dan kalangan media. Rabu, (23/7/2025).
Beredarnya isu korupsi di DPUPR Kabupaten Bogor bukan tanpa dasar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk pemotongan upah pekerja BLTT dan penggelapan dana BBM. Sumber terpercaya menyebutkan, oknum pejabat eks Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diduga menjadi aktor intelektual dalam kasus ini.
Namun, sikap bungkam dari pihak terkait justru semakin menguatkan spekulasi adanya upaya menutupi skandal korupsi. “Diamnya pejabat eks Kabid dan internal DPUPR hanya menambah kesan bobroknya perilaku oknum di dinas ini,” tegas sumber yang familiar dengan kasus ini.
Eks Kabid Diduga Kuasai Alur Pemotongan Upah Pekerja BLTT,
Informasi yang berkembang menyebutkan, pejabat eks Kabid yang diduga terlibat justru merasa aman dengan posisinya saat ini. “Oknum tersebut seolah nyaman karena merasa memiliki backing kuat,” ungkap sumber.
Pekerja BLTT yang seharusnya menerima upah penuh justru menjadi korban pemotongan tidak jelas. Masyarakat dan pegiat antikorupsi menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Sumber terpercaya mendesak Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk mengevaluasi kinerja pejabat DPUPR, terutama yang baru dilantik. “Harus ada pemeriksaan mendalam, jangan sampai pejabat baru ternyata melanjutkan praktik korup pendahulunya,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, untuk segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. “Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor,” imbuh sumber.
Dugaan korupsi di DPUPR Kabupaten Bogor telah menjadi sorotan nasional. Publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak terkait serta tindakan tegas dari pemangku kebijakan. Jika tidak diusut tuntas, kasus ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Bid Kominfo SOKSI
#DPUPRBogor #KorupsiAnggaran #BLTT #BupatiBogor #PoldaJabar #KejatiJabar #Transparansi #Akuntabilitas